Tersendatnya uang operasional di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung menyebabkan Satgas penebangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten menganggur. Pasalnya, tenaga yang bertugas untuk pemotongan pohon ini tidak bisa mengoperasikan armadanya disebabkan tidak adanya uang untuk membeli bensin. Kondisi ini pun membuat para pekerja yang merupakan tenaga kontrak menjadinresah. Pasalnya, tidak adanya pekerjaan dapat berpengaruh terhadap gaji yang diatur dalam e-jasa dari para pegawai kontrak ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru Kamis (6/10). Pihaknya menerima langsung aspirasi sejumlah pegawai kontrak di DLH yang tidak bisa bekerja akibat tidak ada uang operasional. Menurut Wayan Baru, kondisi tidak adanya uang operasional ini sudah terjadi berhari-hari sehingga membuat pegawai kontrak di DLH lama menganggur. “Pekerjaannya memotong dahan pohon perindang, di saat musim hujan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat dahan pohon yang menimpa pengendara jalan,” tutur Wayan Baru saat dikonfirmasi.

Namun sayangnya tugas mereka tidak bisa dijalankan akibat tidak adanya uang untuk membeli bensin. Usut punya usut menurut Wayan Baru hal ini diakibatkan belum cairnya anggaran operasional. Hal serupa menurut Wayan Baru terjadi juga di Nusa Penida. Petugas pengangkutan sampah sampai-sampai harus menalangi uang bensin agar armada pengangkutan sampah bisa tetap beroperasi. “Harus ditalangi (uang bensin), kalau tidak maka sampah tidak bisa diangkut yang akan merugikan masyarakat. Sementara itu jika tidak mengangkut sampah akan berpengaruh juga kepada e-jasa,” sebut Wayan Baru.

Dikonfirmasi terkait belum cairnya anggaran operasional tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Ketut Suadnyana mengakui terjadi keterlambatan pencairan dana yang diakibatkan terjadinya perubahan sistem dalam pencairan anggaran. Jika sebelumnya dapat diamprah tiga bulan sekali, saat ini harus diamprah sebulan sekali secara online. Perubahan sistem tersebut yang menyebabkan pencairan anggaran operasional di sejumlah bidang memerlukan waktu lebih lama.

“Kita sudah berproses dari lama. Ada perubahan sistem itu kalau dulu amprahnya triwulan sekarang jadi perbulan, dulu tidak online sekarang sudah online. Kita nyambung langsung ke bank. Jadi perlu waktu karena perubahan sistem ini,” tutur Suadnyana.

Meski terjadi keterlambatan pencairan anggaran pihaknya mengaku berusaha untuk tetap memberdayakan tenaga yang ada agar bisa tetap bekerja. Untuk tenaga kontrak yang bertugas pemotongan pohon pihaknya akan mengalihkan ke pekerjaan lain, sehingga e-jasa bisa tetap terpenuhi. “Karena armadanya tidak bisa beroperasi kita alihkan ke pekerjaan yang tidak memerlukan armada. Tetap kita manfaatkan (tenaga kontrak),” tambah Suadnyana.

Sementara terkait dengan supir di wilayah Nusa Penida yang harus menalangi biaya bensin agar armadanya bisa tetap beroperasi menurut Suadnyana itu menjadi hal biasa. Mengingat keterlambatan pencairan anggaran operasional bisa terjadi tiga sampai empat hari. Apalagi seperti saat ini terjadi perubahan harga yang memerlukan perubahan adendum atau nilai barang di dalam kontrak yang sudah disepakati. “Salah satunya kenaikan harga BBM yang memerlukan terjadinya perubahan kontrak yang sudah ada, itu kita juga memerlukan waktu,” pungkasnya. 007