Pembahasan program kerja (Proker) dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023, resmi dibahas oleh Komisi-komisi di DPRD Kabupaten Buleleng bersama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait. 

Dalam rapat digelar, Komisi I diketuai oleh I Gede Odhy Busana, SH., bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Buleleng, dan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Santi) Buleleng, membahas program yang tertuang dalam KUA PPAS TA 2023.

Dipaparkan nilai Pagu anggaran DPMPTSP di Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 9.350.000.000., turun dibandingkan di Tahun 2022 sebesar Rp 9.995.000.000. Selanjutnya, rencana kerja kedepan dari DPMPTSP, yaitu pembangunan Mall Pelayanan Publik yang akan diadakan Tahun 2023 dan didanai oleh Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 15.000.000.000.,- namun tetap membutuhkan dana Rp 5,3 Miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana.

“Dari Disdukcapil Buleleng menerangkan Pagu Anggaran Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 9,8 Miliar dan dibutuhkan tambahan anggaran untuk operasional kegiatan teknis sebesar Rp 1,8 Miliar. Sedangkan, Diskominfosantik Buleleng mengenai pagu anggarannya di Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 26,3 Miliar, lebih besar dari tahun sebelumnya. Kadis Kominfo Santi juga menyebutkan Buleleng oleh Kementerian Kominfo RI terpilih menjadi salah satu dari 47 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam penyusunan master plan pembangunan Smart City,” terang Odhy Busana, Senin (8/8/2022).

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, yang memimpin rapat kerja dengan mengundang Dinas Pariwisata (Dispar) Buleleng, beserta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU TR) Buleleng. 

Tercatat rancangan PPAS pada Tahun 2023 Dispar mendapat Pagu anggaran sebesar Rp 17.600.000.000 dengan proporsi 0,78% dari total belanja daerah. Jumlah tersebut meningkat Rp 3.133.036.000 atau sebesar 21,66% dibanding Pagu anggaran pada tahun sebelumnya.

“Sedangkan untuk Dinas PU TR rancangan mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp 94.150.000.000 PPAS pada Tahun 2023 dengan proporsi 4,16% dari rancangan total belanja daerah. Jumlah tersebut menurun secara signifikan, yaitu sebesar Rp 14.526.491.000 atau 13,37% dibandingkan dengan Tahun 2020 yang bisa mencapai Rp 108.676.491.000,” terang Mangku Budiasa sekaligus politisi dari PDIP Buleleng ini.

Raker Komisi III bersama-sama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng, Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Buleleng, dan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng Luh Marleni. 

“Saat rapat tersebut, Komisi III meminta program-program yang akan dijalankan pada anggaran Tahun 2023 bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan peningkatan PAD Kabupaten Buleleng. Seperti halnya BPKPD Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan serta memaksimalkan tagihan piutang pajak yang masih ada. Komisi III juga mendukung program aplikasi untuk PBB yang akan melakukan pola pemungutan dari Desa. Terkait dengan koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng, Komisi III meminta kepada Dinas Koperasi untuk melakukan program pengawasan dan pembinaan yang lebih intens kepada koperasi-koperasi yang berada dalam pengawasan khusus,” ungkap Marleni. 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Luh Hesti Ranitasari, SE., MM., usai memimpin rapat dengan mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membahas tentang program kerja yang tertuang dalam KUA dan PPAS TA. 2023.

Maka saat rapat dimaksud, masing-masing dinas menyampaikan alokasi Pagu anggaran untuk kegiatan 2023. Seperti halnya pada Dinas Pendidikan dan Olahraga, pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 810.530.000.000,- yang dibagi menjadi tiga bidang kegiatan. Pada Dinas Tenaga Kerja dipasang anggaran sebesar Rp 7.303.284.950,- dengan 6 program, 20 kegiatan dan 40 sub kegiatan serta pada Dinas Kesehatan sebesar RP 437.307.178.000,- untuk 5 program, 17 kegiatan dan 59 sub kegiatan. 

Dipaparkan oleh Hesti Ranitasari, dalam program kerja masing-masing SKPD supaya mengedepankan prioritas, tepat sasaran, dan bermanfaat guna pada masyarakat luas di Bali Utara.

“Seperti pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan anggaran yang begitu besar, diharapkan bisa memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah mengalami kerusakan sehingga anak-anak dalam belajar mengajarnya tidak terganggu,” demikian tutup Ranitasari. 012