Rapat Paripurna digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, dalam penyampaian jawaban Bupati Buleleng terhadap pandangan Fraksi-fraksi DPRD Buleleng, mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021.

Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH., didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng, para anggota DPRD Buleleng, Forkopimda Kab. Buleleng, serta pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan undangan terkait.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST., melalui penyampaian jawaban menerangkan apresiasi dan mengucapkan terima kasih terhadap Fraksi-fraksi di DPRD Buleleng atas perolehan opinan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021.

Selain itu, menanggapi pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Fraksi Partai Demokrat, Bupati Suradnyana menerangkan bahwa dia sependapat dengan segala catatan-catatan dari hasil pemeriksaan BPK akan segera ditindak lanjuti sebagai perbaikan terhadap tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah.

“Jadi Pemerintah Daerah senantiasa berkomitmen untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja guna pemulihan dan peningkatan ekonomi di daerah,” ujar Bupati Suradnyana, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Rabu (29/6/2022).

Sementara itu, atas pandangan umum yang disampaikan dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Bupati Suradnyana pun sependapat apabila pencapaian ekonomi makro difungsikan sebagai alat dalam menentukan serta mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. “Termasuk target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, pandangan umum dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) menyangkut tentang kebijakan ekonomi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan agar ditemukan akar permasalahan dan hambatannya, demi peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Bupati Suradnyana dalam hal tersebut menyatakan sependapat.

“Kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan telah melalui kajian terhadap sektor-sektor strategis perekonomian daerah, namun demikian akan diupayakan evaluasi secara menyeluruh agar pengembangannya fokus dan tepat sasaran,” terang Bupati Suradnyana. 

Terakhir dilanjutkan dengan menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Bupati Suradnyana sependapat dan menilai perlu ada upaya-upaya dan terobosan baru untuk penanggulangan tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi. 

“Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait telah melaksanakan program-program kegiatan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk mencapai pemenuhan indikator-indikator tersebut, yang tentunya muaranya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. 

Lebih lanjut, untuk berikutnya mengenai apa yang telah disampaikan Bupati Suradnyana, maka Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, segera dibahas kembali di rapat DPRD Kabupaten Buleleng mendatang. Segala masukan menjadi sangat bermanfaat untuk terciptanya SDM Buleleng yang kompetitif, maju, dan sejahtera. 012