“Audit kasus stunting ini ke depan kami harapkan dapat dilakukan di semua desa, tidak hanya di beberapa desa lokus stunting. Tentunya alokasi anggaran juga kami harapkan dapat disediakan secara mandiri melalui Alokasi Dana desa (ADD), di samping pemberian dana melalui DAK BOKB (Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Keluarga Berencana, red),” kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih pada Focus Group Discussion (FGD) Audit Kasus Stunting Semester II Tahun 2022 yang dilangsungkan di kawasan Sanur, Denpasar, Rabu (9/11/2022).

Baca juga:
Capaian Kampung KB Paripurna di Provinsi Bali Sebesar 96 Persen

Selain persoalan tersebut, Sukardiasih juga mengimbau OPD KB kabupaten/kota yang hadir untuk memfokuskan upaya intervensi stunting di daerah-daerah. Intervensi kasus stunting dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pembiayaan, misalnya melalui ADD, keterlibatan swasta, maupun Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang telah dirilis oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat RI beberapa waktu lalu.

Perwakilan BKKBN Bali dalam diskusi tersebut juga telah mengundang tim pakar dari masing-masing profesi, yang diharapkan dapat membantu tim di kabupaten/kota untuk menyusun rekomendasi rencana tindak lanjut yang tepat. “Rencana tindak lanjut ini nantinya dapat bapak/ibu sampaikan kepada Ketua Tim Audit Kasus Stunting di masing-masing kabupaten/kota dan instansi serta sektor terlibat untuk bersama-sama bergotong royong mempercepat penurunan angka stunting di Provinsi Bali,” kata Sukardiasih.

Baca juga:
Perwakilan BKKBN Bali Lakukan Penguatan Pokja Bangga Kencana

Ia menambahkan, eksistensi Tim Audit Stunting sangatlah penting dalam upaya penurunan prevalensi kasus stunting di Bali. Proses audit yang tepat diharapkan dapat menghasilkan formula kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi kasus stunting di daerah-daerah. “Saat ini sembilan kabupaten/kota di Bali telah selesai melaksanakan Audit Stunting Semester I, namun kami berharap sasaran Audit Kasus Stunting Semester I tetap dilaksanakan monitoring dan evaluasi, terutama terkait dengan rencana tindak lanjut jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan saat ini kita masuk periode semester II yang dimulai dengan identifikasi ke masing-masing sasaran,” katanya sembari mengapresiasi kinerja tim kabupaten/kota yang telah menunjukkan progress audit secara lebih tepat.

Sementara itu, Kepala Bidang PPKB Kabupaten Karangasem, I Wayan Arsiawan mengatakan bahwa saat ini lokus desa stunting di kabupaten paling timur di Pulau Dewata itu telah turun. Pada tahun 2022 pihaknya memiliki 16 lokus desa stunting, namun pada tahun 2023 nanti sudah menurun menjadi sembilan lokus desa stunting.

“Karangasem memang menjadi kabupaten dengan kasus stunting tertinggi jika mengacu pada Studi Status Gizi (SSGI) tahun 2021, yakni sebesar 22,9 persen, namun kami sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai langsung Bapak Wakil Bupati Karangasem, sehingga lokus desa stuntingnya bisa menurun,” katanya.

Baca juga:
Pandangan Umum Fraksi Tentang RAPBD Tahun 2023, Pj. Lihadnyana Beri Jawaban dalam Rapat Paripurna

Selain itu, dalam upaya mempercepat penurunan stunting, Kabupaten Karangasem juga telah membentuk Tim Pendamping Keluarga yang didukung oleh berbagai unsur seperti bidan desa, Kader KB, kader PKK, dan lain-lain dengan jumlah personel sebanyak 1.068 orang.

“Kami juga bentim Tim Audit Stunting yang salah satu fokusnya mengaudit kasus stunting yang berisiko. Kami fokus melakukan intervensi kepada ibu hamil, calon pengantin, juga ibu nifas. Hasilnya saya kira luar biasa, beberapa waktu lalu ada kehamilan yang berisiko, namun bisa lahir tidak stunting,” katanya.

Selain itu, menurut audit yang dilakukan, pihaknya pun mendapatkan data-data yang mendukung terjadinya stunting pada anak. Hal-hal seperti sanitasi, akses air bersih, asupan gizi, dan pola asuh disebutnya sebagai faktor yang mempengaruhi stunting. “Dari hasil audit kami penyebab stunting selain di luar gizi, memang dipengaruhi karena sanitasi yang tidak baik, termasuk jamban. Ini yang kami sedang fokuskan,” pungkasnya. 005