Forum Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Bali, menyambut baik temu anggota dalam membahas berbagai persoalan di lapangan dan mencari solusi dalam upaya pengembangan jasa konsultan di masyarakat Bali.

Temu anggota Inkindo digelar di Hotel Nirmala, Denpasar, Sabtu (16/3/2024) dengan topik 'Bangkit dan Bersinergi Mewujudkan Konsultan Unggul, Mandiri dan Berintegritas'. Kondisi regulasi dalam dunia konsultan untuk anak negeri yang mestinya memudahkan, justru tampak menyulitkan, sehingga pelaku jasa konsultan harus memberi waktu untuk lebih menyesuaikan. Namun, bisnis konsultan tidak bisa berhenti di tengah jalan, sehingga saat ada perbaikan dari pemerintah diharapkan jasa konsultan masih bisa tetap berjalan.

Menurut Ir. Ronald Sihombing Hutasoit, M.Si., selaku narasumber dalam temu anggota Inkindo, profesi jasa konsultan sangat dilirik generasi saat ini. Hanya saja, konsultan masih membutuhkan perhatian dari pemerintah, terutama menyangkut regulasi.

"Secara holistik perkembangan dunia konsultan sekarang ini semakin menurun, disebabkan banyak hal. Nah, salah satunya adalah perizinan diminta dalam UU Cipta Kerja, itu arahnya sebenarnya baik, supaya proposional dan kompeten. Akan tetapi, kesiapan kita untuk mengimplementasikan itu, tidak semudah membalikan tangan, masih perlu persiapan yang lebih matang," ujar Ronald sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pranata Usaha Dewan Pengurus Nasional Inkindo.

Sambung Ronald, apabila para pelaku jasa konsultan dianggap perlu waktu untuk memperbaiki diri. Kondisi lainnya, adanya persaingan tidak sehat dalam sistem pengadaan, yang mana dengan sistem elektronik atau digital saat ini mestinya dapat memutus hal dimaksud.

"Perlu diputus persaingan tidak sehat, salah satunya dengan sistem elektronik atau digital. Harapannya mampu menumbuhkan dunia kerja konsultan ini menjadi lebih baik," tuturnya.

Dicermati Ronald bahwa ketersediaan tenaga ahli kontruksi, masih dinilai belum berimbang. Meski angka di PUPR menggambarkan lebih, tetapi tenaga ahli kontruksi yang berkompeten belum imbang.

"Jadi perlu ada peran pemerintah untuk memberi kemudahan, seperti dirancang kompetensi untuk sertifikat secara masal. Itu perlu, karena itu menjadi syarat. Ada lagi sertifikat keahlian di kontruksi, sertifikat badan usaha, dan lainnya untuk masuk ke dunia kontruksi. Dampak dari semua itu, terjadi penurunan di anggota kami," bebernya.

Pihaknya menyarankan ke depan postur anggaran pemerintah untuk belanja konsultan perlu diperhatikan.

"Ya ini kan bukan bisnis saja, kita juga anak bangsa yang membangun bangsa ini, baik dari sisi perekonomian, tenaga ahli, bahkan banyak lulusan perguruan tinggi di tanah air masuk ke dunia konsultan. Kadang kami minta para lulusan perguruan tinggi ini sebelum mereka tamat, mereka dimagangkan dulu di tempat kerja kami, baik itu di proyek pemerintah, pekerjaan umum dan lainnya. Jangan sampai juga konsultan asing masuk di Indonesia, lama-lama bisa tergilas kami, padahal banyak lulusan kami dari perguruan tinggi di Indonesia," ucapnya.

Ditambahkan Ronald bahwa sistem pemerintah sekarang ini sudah terkoneksi langsung, ia dan rekan konsultan lainnya berharap sistem aturannya tidak mempersulit, tapi lebih mempermudah pelaku jasa konsultan.

"Kami di Inkindo mencoba sama-sama memperbaiki dan melakukan pembinaan sesuai UU kontruksi. Untuk pembinaan kontruksi di PUPR, kalau non kontruksi di Bappenas. Ke depan juga jangan sampai juga kita hanya sibuk mengurugi temuan-temuan hukum," tegasnya.

Ketua Inkindo Ir. Gusti Made Palguna mengatakan sangat penting kenyamanan yang ditimbulkan dari usaha di bidang konsultan ini. Bukan sebaliknya menimbulkan rasa ketakutan dalam menghadapi audit, di mana mau tidak mau hal itu harus dilalui.

"Harus ada persamaan persepsi antara auditor dalam hal ini BPK, dengan pemberi kerja yakni PU, dan juga kami. Ketiganya ini harus satu pemahaman, sehingga temuan-temuan bisa kita minimalisir," katanya, diiyakan Sekretaris Inkindo Ir. Made Rai Hartana, ST.

Gusti Palguna menekankan dalam kuantitas jasa konsultan di Bali, sebelumnya ada 171 konsultan, saat ini masih ada 109 konsultan.

"Kadang ada temuan, seperti tenaga ahli yang merangkap, kelebihan pembayaran karena kekurangan volume penempatan dari tenaga ahli. Untuk sekarang jelas angka konsultan di Bali menurun, dari 171 menjadi 109 konsultan," ucapnya.

Sedangkan, terkait konsultan dan adanya temuan-temuan yang kerap diisukan dipolitisir. Gusti Palguna menepis, karena hal itu hanya muncul saat menjelang pemilihan.

"Itu politis ya, terutama dekat-dekat pemilihan, Pilkada atau Pemilu. Jadi kami tidak bisa menggeneralisir semua. Memang ada beberapa, tapi itu tidak menjadi konsen kami," tutupnya. 012