Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S., mengatakan pelatihan yang digelar dilatarbelakangi oleh masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan atau paramedis yang memiliki kompetensi pelayanan kontrasepsi di Bali. “Terjadi gap atau kesenjangan antara jumlah tenaga medis dengan kompetensi, yakni provider yang tersertifikasi, dalam hal pelayanan kontrasepsi,” katanya, Minggu (23/10/2022).

Baca juga:
Lakukan Poligami, ASN di Klungkung Viral Nikah Dua Kali Dihadiri Bupati

Pihaknya juga menilai masih ada ketimpangan rasio antara petugas medis yang memberikan pelayanan kontrasepsi (KB) dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Bali “Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmet need di Provinsi Bali berdasarkan data evaluasi program semester I Tahun 2022, masih tinggi. Dari target yang ditetapkan sebesar 7,94 persen namun baru terealisasi sebanyak 17,90 persen atau baru terealiasi 44,36 persen.  Kondisi ini menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan keserta ber KB oleh PUS terutama KB MKJP,” katanya.

Target peserta KB baru, khususnya IUD dan implan di Provinsi Bali berdasarkan data SIGA tahun 2022 juga disebut masih sangat rendah. Target peserta IUD dari sejumlah 11.507 baru terealisasi sebesar 1.605 (13,95 persen), sedangkan target KB baru implan sebesar 1.732 baru terealisasi sebesar 564 (32,56).  

Angka kematian ibu juga dinilai masih tinggi, akibat masih banyaknya kehamilan berisiko, baik itu kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan kehamilan 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak, red). “Masalah ini dapat diatasi melalui program Keluarga Berencana (KB) berbasis hak dan orientasi kesehatan reproduksi dengan layanan bermutu yang aman, berkelanjutan, kesertaan sukarela, tidak diskriminatif, dan informed choice,” katanya berharap kader yang dilatih dapat meningkatkan kompetensi dan dapat berkontribusi mempercepat penurunan stunting di wilayah binaan.

Sub Koordinator Penyelenggaraan dan Evaluasi Perwakilan BKKBN Bali, Dewa Nyoman Dalem, S.Pd., M,Si., berharap, setelah peserta menyelesaikan pelatihan, mereka dapat melakukan konseling keluarga berencana, melakukan pelayanan kontrasepsi pada kondisi khusus, melakukan pelayanan kontrasepsi, melakukan rujukan pelayanan KB, melakukan pencegahan pengendalian infeksi, dan melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.

“Materi Pelatihan secara keseluruhan berjumlah 107 JPL, yang akan disampaikan oleh Tim Fasilitator yang telah mendapat ToT (Pelatihan bagi Pelatih, red) Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi di Pusat tanggal 8 Agustus s.d 3 September 2022, baik yang berasal dari unsur POGI, Dinkes, dan PD IBI. Selain itu juga terdapat praktik kelas dengan phantom dan praktek lapangan dengan akseptor basah bertempat di Puskesmas IV Denpasar Selatan dan Puskesmas Banjarangkan I,” kata dia.

Baca juga:
Kaki Dua Residivis Ditembak, Jambret Tas dan Acungkan Pisau ke Mahasiswi  

Hal senada dinyatakan fasilitator dari Pusat Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Provinsi Bali, Ida Ayu Wulandari, S.Si, M.Keb. Ia mengatakan pelatihan diisi banyak dari tim meliputi materi teori dasar, kebijakan sampai memasangkan alat kontrasepsi ke pasien. Sebelum memasang alat kontrasepsi, pasien terlebih dahulu mengikuti konseling. “Konseling dilakukan dari Rabu–Kamis menggunakan 2 tempat di (Puskesmas) Banjarangkan II dan Densel IV,” kata dia.

Pihaknya berharap peserta yang ikut pelatihan bisa membagi ilmunya ke teman-teman lain di tempat bertugas, karena hanya beberapa perwakilan bidan yang ikut dalam pelatihan tersebut. “Para bidan yang sudah mengikuti pelatihan bisa ikut meluruskan jika ada hal-hal yang kurang sesuai dengan SOP dan teori, serta bisa ikut mengajak masyarakat untuk ber-KB, sehingga dapat membantu mencegah angka stunting dan angka kematian ibu yang tinggi,” kata dia.

Peserta pelatihan yang merupakan bidan di RSUD Wangaya, Ida Ayu Rohini menyebut pelatihan yang digelar sangat baik bagi para peserta utamanya kalangan dokter dan bidan. Sebab, kata dia, dengan pelatihan ini peserta dapat mengingat dan meningkatkan lagi ilmu serta keterampilan dalam memasang IUD, implan hingga pelaporan KB. “Harapan ke depan pelatihan ini bisa berkesinambungan sehingga teman yang lain bisa ikut, sehingga bidan bisa meningkatkan cakupan pelayanan KB,” katanya. 005/006