Pelatihan secara luring dan daring dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH bekerja sama mewujudkan program FAIR Forward-Artificial Intelligence for All, dengan tujuan menciptakan pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan terhadap AI.

Diketahui program ini telah dijalankan sejak November 2023 hingga akhir Februari 2024, dan memiliki agenda untuk penyusunan kerangka kerja AI yang bertanggung jawab serta pengembangan keterampilan kepemimpinan dan kemitraan regional baru dalam kebijakan AI.

"Kami lakukan penutupan dan penyerahan sertifikat, di mana kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2023. Bappenas berupaya memberikan masukan atau kebijakan tentang penggunaan AI. Setelah pelatihan ini pemangku kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan AI, termasuk mengetahui etika-etika memanfaatkan AI yang baik," ujar Andreas Bondan Satriadi, ST., M.Sc., dalam penutupan program AI Policy Makers Forum serta pelatihan, Senin (4/3/2024) di Annika Linden Center, Kota Denpasar.

Pelatihan sebelumnya bertujuan membekali dan melengkapi para pembuat kebijakan dengan pengetahuan AI yang diperlukan untuk mendorong penggunaan dan pengembangan AI yang bertanggung jawab melalui tindakan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan keadaan lokal di Indonesia, serta untuk mendorong pertukaran dan pembelajaran sesama antara pembuat kebijakan AI dari Indonesia.

"Tidak saja AI di tingkat pusat, tetapi juga ke Pemerintah Daerah. Salah satunya membangun prosa bahasa daerah-daerah. Sehingga, pelatihan tentang AI berikutnya akan dikolaborasikan lagi," kata Andreas.

Ke depan AI bersifat open source secara global di tujuh negara mitra FAIR Forward (Ghana, India, Indonesia, Kenya, Rwanda, Afrika Selatan, Uganda).

Konon proyek ini diharapkan mengatasi kekurangan sumber daya AI yang tersedia secara terbuka, tanpa bias, dan terlokalisasi, seperti dataset pelatihan, model AI, dan teknologi lainnya, di negara-negara berkembang.

"Seperti tentang AI di Bali berkaitan dengan pariwisata yang terbuka lebar. Kalau mau itu tercapai, ada fase implementasi dan adaptasi AI, lebih dari itu diperlukan infrastruktur 5G. Ini 5G belum tersebar luas di Bali. Maka Bali menjadi target 5G terutama di Bali Selatan. Harapannya, lewat AI akan menjadi prioritas di Bali karena sebagai daerah pariwisata. Namun, semuanya tetap membutuhkan regulasi atau kebijakan pemerintah untuk pengamanan jika suatu terjadi persoalan tentang AI," tegasnya.

Momentum ini diikuti diskusi bersama sejumlah narasumber: Prof. Ir. Ketut Wikantika, M.Eng., Ph.D (ITB, SEERI-Projek dari GIZ Indonesia, DTC, deteksi panel surya untuk atap), Dea Adhista (Prosa.ai), I Made Prasetya Wiguna Mahayasa (PwDs representative, Annika Linden Center / DNetworks), dan Ari Juliano (HAKI).

Kemudian diakhir acara peserta resmi menerima sertifikat atas partisipasi mereka. Agenda lalu diikuti dengan Policy Showcase, yaitu pameran kebijakan oleh tiga peserta pelatihan. 012