Studi banding menemui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali untuk meninjau proses pendirian TPID, peran kerja, serta fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan Pemprov DKI Jakarta.

Studi tiru diadakan dari tanggal 27 s.d. 28 Juni 2022 lalu, turut menggali penjelasan di masing-masing pimpinan perusahaan BUMD Pangan DKI Jakarta. Selanjutnya, melihat langsung 3 lokasi BUMD Pangan DKI Jakarta, seperti: 1. PD Pasar Jaya; 2. Perumda Dharma Jaya; dan 3. PT Food Station Tjipinang Jaya. 

Sejumlah TPID yang turut hadir sebagai peserta dalam studi banding ini dari Kabupaten Badung, Bangli, Jembrana, Tabanan, dan Buleleng.

Dijelaskan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho, upaya menyerap ilmu dalam studi tiru TPID Provinsi Bali 2022 adalah bagian dari High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali.

Baginya, salah satu rekomendari disampaikan di HLM adalah pendirian yang belum dan menjadikan Perusda pangan untuk mampu meningkatkan profesionalitas mereka dan membantu pengendalian inflasi di Bali. “Di dalam studi tiru ini dilakukan ke dalam bentuk penjelasan, diskusi, dan kunjungan lapangan,” ucap Trisno.

Ia menekankan studi tiru diikuti supaya mampu memberikan pemahaman mendalam dan motivasi proses pendirian, proses bisnis, dan peran BUMD Pangan dalam mengendalikan inflasi daerah sekaligus membantu ketersediaan pangan dan perdagangan komoditas pangan.

“Supaya melalui studi banding ini diharapkan mampu membuka peluang untuk terjadinya kerjasama antar daerah, baik Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali, seperti produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang surplus di Provinsi Bali,” papar Trisno. 

Sementara itu, Dinas Usaha Pangan, Utilitas, serta Perpasaran dan Industri Badan Pembinaan (BP) BUMD Provinsi DKI Jakarta, Thomas menerangkan Badan Pengawas BUMD memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan pada pembinaan BUMD. 

“Bahwa pembentukan BUMD diawali dari kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang dibutuhkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.  Selanjutnya, Kepala Daerah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD. Hal ini dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Perda tentang pendirian BUMD oleh daerah,” terangnya. 

Biro Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Azwar Anas mengatakan penguatan peran BUMD dilakukan melalui pembentukan regulasi, penyertaan modal daerah, penugasan, dan anggaran.

“Hal lainnya, ada sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah, BI, OJK, Bulog, Polda, dan BUMD Pangan dilakukan dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Diantaranya secara berkala melalui rapat evaluasi mingguan, pelaksanaan capacity building, dan penyusunan program kerja strategis di awal tahun,” ucapnya.

Diungkapkan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo bahwa Food Station mempunyai visi pilar ketahanan pangan dan produsen pangan pilihan utama pelanggan. Peranannya menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di DKI Jakarta. “Food Station mengelola Pasar Induk Beras Cipinang seluas 14,4 hektar dengan kapasitas penyimpanan mencapai 100.000 ton,” tegasnya.

Salah satu kerja sama antar daerah yang dapat dilakukan dengan Pemerintah di Bali melalui PT Food Station, dengan produksi tetap di Bali bersama Brand Food Station.

Dilanjutkan Perumda Pasar Jaya oleh Sumanto, keberadaan Pasar Jaya mempunyai beragam pola distribusi, yaitu JakGrosir, JakMart, dan Pap n Mam Store. “Upaya Pasar Jaya dalam mengendalikan inflasi dengan menggunakan Controlled Atmosphere Storage (CAS), dimana kombinasi antara teknologi pendingin dengan teknologi pengondisian udara yang mengontrol kadar kelembapan,” ujarnya.
Sedangkan Direktur Utama Dharma Jaya menerangkan visi Dharma Jaya menjadi perusahaan produk hewani terkemuka, modern, dan berperan dalam ketahanan pangan dan perekonomian DKI Jakarta.

“Penting perdagangan antar daerah melalui lembaga berbadan hukum yang dikelola pemerintah daerah, sehingga ini dapat memperpendek rantai dagang di Indonesia. Jika ini diterapkan di seluruh daerah, maka inflasi nasional dapat terkendali,” terangnya tegas. 012