Wujud nyata untuk memastikan transparansi transaksi penggunaan tenaga listrik, terutama melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 mendatang 15-16 November 2022 mendatang. PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI), Rabu (9/11/2022).

Tentu saja perjanjian kerja sama yang disepakati ini untuk menjaga kepercayaan publik atas penggunaan energi listrik melalui SPKLU PLN, di mana akan dipergunakan dalam mengisi daya pada baterai kendaraan listrik milik delegasi maupun operasional KTT G20. 

Dari itulah, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali I Wayan Udayana memaparkan bahwa adanya proses kerjasama yang sudah ditandatangani ini demi menyepakati komitmen PLN yang selalu memberikan terobosan untuk pengembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan, khususnya untuk mendorong pemanfaatan energi rendah karbon yang ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

“Kami tidak hanya membangun infrastruktur SPKLU saja, namun juga didukung dengan teknologi yang akuntabilitas dan transparansinya telah terbukti, yakni melalui aplikasi dashboard monitoring SPKLU” tegasnya.

Ditambahkan GM PT PLN UID Bali Wayan Udayana, apabila untuk aplikasi pendukung memperlancar pengisian ulang daya baterai kendaraan listrik dipersiapkan PLN, bukan hanya memudahkan, tetapi juga bertujuan untuk dapat dipertanggung jawabkan. 

Ia menekankan melalui penandatangan perjanjian kerja sama ini, kedepannya PLN berupaya lebih mampu memberikan dukungan program pemerintah untuk mewujudkan transisi penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. 

“Harapannya kita semua bisa bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan value dalam mewujudkan transformasi transportasi ramah lingkungan dengan kendaraan listrik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Antarmoda Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Perhubungan Darat, Danang mengatakan kerja sama yang dilakukan merupakan wujud dukungan dari Ditjen Perhubungan Darat terhadap pelaksanaan KTT G20.

“Kita patut berbangga menjadi bagian dari sejarah bahwa Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Presidensi G20, untuk itu harus dapat kita laksanakan secara bertanggung jawab dan menjunjung akuntabilitas dan transparansi hingga akhir kegiatan,” demikian tutupnya. 012