Realisasi target pendapatan dari retribusi masuk Kawasan Pariwisata Nusa Penida belum juga mampu mencapai target. Pungutan retribusi ini diduga masih banyak terjadi kebocoran, mengingat kunjungan wisatawan ke Nusa Penida selalu ramai. Mengatasi masalah ini, Anggota DPRD Klungkung Komang Suantara memperingatkan eksekutif khususnya Dinas Pariwisata agar mampu melakukan inovasi. Sistem pungutan retribusinya sebaiknya diubah ke sistem yang lebih modern. 

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan sistem pungutan retribusi ini bisa diterapkan dengan cara lain, misalnya melakukan kerjasama dengan operator fast boat. Sehingga retribusi menjadi lebih riil, sesuai dengan jumlah kunjungan wisatawan yang masuk ke Nusa Penida. "Jika ini diterapkan, maka akan sangat efektif. Gunakan sistem barcode. Jadi dapat menekan kebocoran. 
Kalau sistemnya begini, baru target bisa tercapai," katanya, saat ditemui Minggu 18 Juni 2023. 

Melihat data target dan realisasi retribusi masuk kawasan pariwisata Nusa Penida, fakta yang ada sangat memprihatinkan. Lihat saja data target tetribusi untuk bulan Juni 2023 sebesar Rp 14,6 juta. Sementara realisasinya hanya Rp 5,5 juta atau 37,63 persen. Sampai akhir tahun ini, dia pun pesimis target selama setahun dapat tercapai, jika masalah yang sama terus berulang tahun tanpa ada solusi yang kongkrit. Hal yang sama juga terjadi pada objek retribusi yang lain, seperti Goa Lawah untuk Juni ini baru tercapai 17, 37 persen dan Semarapura City Tour hanya 24,03 persen. 

Segala bentuk transaksi menurut Suantara harus cashless (tanpa uang tunai). Sehingga saat masuk ke Kawasan Pariwisata Nusa Penida, digitalisasi pembayaran retribusi ini sangat perlu untuk segera dilakukan guna mendukung digitalisasi pariwisata Nusa Penida. Ini akan mempermudah seluruh pihak terkait untuk memantau jumlah kunjungan wisatawan hingga pendapatan retribusi yang masuk bagi pemerintah daerah setiap saat.

“Jadi, sekali lagi saya tekankan, agae pemerintah daerah mengeluarkan tiket retribusi ber-barcode kepada masing-masing usaha fast boat. Sehingga, semua bentuk transaksi agar cashless, dan mencegah terjadinya potensi kebocoran. Jika terus manual seperti sekarang, kapan kita bisa mencapai target? Padahal potensinya sangat besar,” tegasnya.

Jadi, pihaknya menambahkan jangan gunakan alasan dampak Covid-19, untuk menggambarkan jumlah wisatawan menurun, sehingga pendapatan retribusinya menjadi wajar tidak mencapai target. Padahal, faktanya Nusa Penida itu selalu ramai dikunjungi wisatawan. Potensi kebocoran inilah yang harus disikapi serius, sehingga hasik pungutan retribusi ini dalam jangka panjang juga dapat dinikmati oleh masyarakat Nusa Penida, dengan perbaikan infrakstruktur dan sarana penunjang kepariwisataan lainnya. (*)