Wacana pencairah hibah secara bertahap yang akan dilaksanakan pada anggaran hibah tahun 2024 ini ditolak mentah-mentah anggota dewan. Selain membuat realisasi bantuan kepada masyarakat tersendat juga dapat mempersulit masyarakat dalam penggunaan anggaran tersebut.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Klungkung I Wayan Widiana dalam rapat koordinasi (Rakor) Komisi I DPRD Klungkung bersama Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Klungkung. Widiana beralasan, pencairan bertahap ini malah akan mempersulit masyarakat dalam menggunakan anggaran. 

Apalagi, selama ini Klungkung tidak pernah sampai melakukan termin didalam memberikan bantuan hibah. "Kita menanyakan dasar hukum terkait pencairan hibah dengan termin," tutur politikus Partai Gerindra dari Banjarangkan tersebut.

Selain dalam penggunaan dana hibah, masalah administrasi yang harus dipenuhi masyarakat juga semakin rumit. Menurut Widiana mempersulit masyarakat dalam mendapatkan hibah malah mencerminkan pelayanan administrasi menjadi semakin mundur. "Akan terjadi keribetan masyarakat dalam membuat administrasi karena  SPJ nya nanti per termin," jelas Widiana.

Widiana pun menegaskan menolak wacana pencairan hibah bertahap karena tidak ada keuntungan yang diterima masyarakat, malah semakin mempersulit masyarakat dalam penggunaan dana yang sudah dianggarkan tersebut. " Karena sudah pertengahan tahun, jangan sampai hibah cair mendekati akhir tahun. Batas waktu masyarakat menyelesaikan bangunan menjadi mepet sekali," tambahnya.

Menurut Widiana sesuai arahan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, sebagai kader kita harus menolak kebijakan pemerintah yang berupaya untuk memberatkan masyarakat. A"palagi mempersulit bantuan hibah kepada masyarakat seperti ini jelas kita tolak dan siap pasang badan," pungkas Widiana. (*)