Baca juga:
Wujud Pengakuan Kinerja Perguruan Tinggi, ITB STIKOM Bali Raih 4 Penghargaan dari LLDIKTI Bali-NTB 

Sementara Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar  menyampaikan dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean Government, maka idealnya semua kegiatan organisasi Pemerintah seharusnya terukur, termasuk kegiatan  pengawasan harus dapat memberi arahan yang jelas dan dapat dievaluasi.
"Sehingga fungsi dan peran Pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata yang dapat menciptakan peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya,"  
Lebih lanjut hal itu kata dia dengan mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. 
Gelar Pengawasan ini kata dia akan bermanfaat bagi semua untuk dapat membandingkan dengan hasil pengelolaan kegiatan yang selama ini dilaksanakan dan menjadi referensi dalam merumuskan langkah penyelesaian tindak lanjut atas temuan yang masih dalam proses dan belum terselesaikan.

Baca juga:
Bupati Suwirta Inginkan Orang Lain Pimpin RSUD Klungkung

Wabup Diar berharap seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Unit Kerja, Perbekel dan Pimpinan Perusahaan Daerah untuk segera menyelesaikan dan menindaklanjuti semua rekomendasi atas temuan BPK RI, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Bangli secara cepat, tepat dan tuntas. 
"Mari kita bangun komitmen yang sama untuk bekerja lebih baik dan profesional guna terwujudnya good governance dan clean goverment. Tentunya kita laksanakan secara berkolaborasi antar Perangkat Daerah terkait,“  imbuhnya. 006