Ditengah hiruk pikuk memanasnya situasi politik di Kabupaten Klungkung, sesungguhnya banyak persoalan yang tidak terselesaikan. Seperti masalah sejumlah koperasi yang nasabahnya menjerit, karena koperasinya bangkrut, sementara para nasabahnya tidak bisa memperoleh hak-haknya sebagai anggota. Situasi ini pun banyak mendapat sorotan publik, mengingat para anggota ini sangat membutuhkan hak-haknya untuk memperoleh tabungannya kembali. Permasalahan ini sampai sekarang tidak mendapatkan solusi nyata, meski di Klungkung, punya kepala daerah berlatar belakang manajer koperasi selama puluhan tahun. 

Banyak nasabah yang mengeluhkan kondisi ini, ditengah situasi sulit dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19. Apa langkah nyata dari pemerintah daerah guna mengatasi masalah ini, tidak jelas. Pemerintah daerah sebagai pembina seluruh koperasi di Kabupaten Klungkung nampak tidak berdaya menghadapi situasi ini. Padahal pemerintah daerah punya kewenangan untuk menelorkan berbagai kebijakan strategis, yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Klungkung, khususnya masyarakat yang menjadi anggota koperasi.

Anggota DPRD Klungkung Wayan Suarta,  mengaku sering menerima keluhan dari para anggota koperasi. Mereka mengeluhkan ratusan juta dana mereka seolah lenyap, tanpa ada penjelasan yang bertanggung jawab dari pengurus koperasi. 

Salah satu koperasi yang dimaksud, misalnya Koperasi Artha Mandala, yang beralamat di Jalan Kecubung, Kelurahan Semarapura Klod. Anggota DPRD Klungkung asal Nusa Penida ini mengaku amat prihatin, mendengar keluh kesah sejumlah warga yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya kembali. Padahal dana yang ditabung di koperasi itu, sangat diharapkan untuk bisa menyambung hidup, di tengah himpitan ekonomi saat ini pasca pandemi Covid-19.

Dia pun mempertanyakan dimana nurani pemerintah daerah saat ini, melihat realitas persoalan ini. Apalagi setelah mendengar informasi dari para nasabah di koperasi itu, para penunggak kredit, ternyata ada beberapa dari kalangan pejabat. 

"Saya prihatin sekali mendengar masalah ini. Orang nabung bertahun-tahun, ada dari pedagang kecil, buruh, petani, agar bisa digunakan disaat perlu. Tetapi, dana mereka hasil kerja keras selama bertahun-tahun yang ditabung disana, justru lenyap begitu saja. Lebih parah lagi, pemerintah daerah berpangku tangan tak berdaya. Kita kan punya kepala daerah berlatar belakang mantan manajer koperasi.

Berprestasi lagi katanya. Lalu, kenapa menghadapi masalah seperti tidak bisa?. Apa tidak kasihan melihat masyarakat sendiri, tidak bisa mendapatkan hak-haknya kembali," tanya Suarta, Senin 12 Juni 2023. 

Dia mengaku sangat menyesalkan situasi ini. Kondisi tersebut baru di satu koperasi. Belum lagi koperasi-koperasi yang lain, yang kondisinya tidak jauh berbeda. Saat ini, masyarakat butuh solusi nyata, apa yang bisa dilakukan menghadapi masalah tersebut. Kalau kepala daerah memang asli seorang manajer koperasi, semestinya dia memiliki kepekaan sosial yang lebih dalam menanggapi isu ini, agar tidak semakin berlarut-larut.

Sesuai mandat Ketua Umum Prabowo Subianto pihaknya berharap agar masyarakat yang dirugikan akibat koperasi bangkrut menjadi prioritas. Jangan sampai pemimpin daerah pura-pura tidak tahu dan menutup telinga tanpa solusi

"Sekaranglah saat nya. Buktikan anda punya kemampuan menghadapi situasi sulit. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Bukan wara-wiri bikin kegiatan yang tidak jelas manfaatnya. Sementara masyarakat kita menangis, tanpa solusi. Kalau kepala daerahnya saja tidak bisa memberi solusi, lalu kemana lagi masyarakat berharap?. Ini kan sangat ironis. Jangan justru menghindar, agar publik masih percaya bahwa masih ada pemerintah daerah disini," sorot Politisi Partai Gerindra ini. 

Suarta berharap, ada solusi dari pengurus koperasi terkait, maupun dari para nasabah yang kreditnya macet untuk menyelesaikan kewajibannya. Apalagi disitu ada beberapa pejabat elite Klungkung, yang menunggak. Jangan menggunakan dana masyarakat, apalagi masyarakat kecil, namun tidak mau bertanggung jawab.

Ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan koperasi di daerah ini, yang sejak awal, katanya menunjung tinggi prinsip-prinsip beroperasi yang sehat. Apalagi pemerintah daerah, jangan cuma menonton, namun tunjukkan aksi nyata bagaimana pemerintah daerah berperan aktif dalam upaya-upaya penyelesaian masalah.

"Saya sendiri menunggu, bagaimana penyelesaian masalah-masalah ini. Kemana lagi masyarakat harus mengadu. Jangan biarkan masyarakat kecil terus menangis, sementara oknum pejabat penunggak kredit menikmati tabungan masyarakat kecil, tanpa rasa bersalah, karena tidak mau menyelesaikan kewajibannya," tutupnya.(*)