BPS Bali juga mencatat walau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (0,09% mtm), namun lebih rendah dibandingkan November 2021 sebesar 0,63% (mtm).
“Jadi hal ini utamanya disebabkan oleh harga cabai rawit dan cabai merah yang masih mengalami penurunan pada November 2022. Penurunan ini seiring dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pangan, seperti intensitas operasi pasar yang sangat massif,” ucap Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho, Sabtu (3/12/2022).
“Jadi inflasi volatile food terutama didorong oleh kenaikan harga bawang merah, sawi hijau, tomat, dan sawi putih, seiring dengan tingginya curah hujan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi,” imbuhnya.
Mengenai laju inflasi kelompok volatile food tertahan oleh penurunan harga cabai rawit dan cabai merah akibat pasokan yang masih tinggi.
Inflasi core inflation meningkat dari 0,24% (mtm) pada bulan sebelumnya menjadi 0,42% (mtm). Adanya peningkatkan core inflation karena kenaikan harga canang sari, seiring peningkatan permintaan untuk upacara keagamaan di tengah penurunan produksi bunga di musim hujan. Sedangkan, harga emas perhiasan meningkat akibat kenaikan harga emas global dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Kemudian kelompok administered prices (AP) mengalami deflasi sebesar -0,22% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,60% (mtm). Deflasi disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara didorong oleh masa liburan low season, penurunan tarif kendaraan roda 4 online, dan normalisasi tarif transportasi pasca kenaikan harga bahan BBM.
“Memasuki Desember 2022, sesuai dengan pola historisnya, tekanan inflasi di Provinsi Bali perlu diwaspadai. Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan yang berlibur pada akhir tahun, peningkatan intensitas upacara keagamaan turut mempengaruhi inflasi bulan Desember. Demikian pula penurunan produksi padi dan komoditas hortikultura (bawang merah, cabai, tomat) seiring dengan berakhirnya musim panen, serta kenaikan harga pupuk non subsidi mempengaruhi inflasi volatile food,” ungkap Trisno.
Oleh sebab itu, saat ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali senantiasa melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan harga dan ketersediaan pasokan. Penyelenggaraan operasi pasar yang lebih intensif akan terus dilakukan.
"Peningkatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan. Termasuk peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas beras, serta pemanfaatan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD untuk program pengendalian inflasi di Provinsi Bali juga akan dilanjutkan,” demikian tutupnya. 012
