Ketua Pansus II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, SH., MH., mengadakan rapat dalam upaya menyamakan persepsi panitia khusus (Pansus) bersama komponen pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. 

Langkah menyamakan persepsi Pansus dengan eksekutif ini terkait mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ranperda. Oleh sebab itu, Pansus II DPRD Buleleng menggelar rapat dengan mengundang Dinas Perkimta, Kabag Hukum Setda Buleleng, dan Dinas PUPR Kab. Buleleng. 

Menurut Mangku Budiasa, usai menggelar studi banding ke daerah lain dan melakukan rapat internal Pansus II. Maka Pansus II DPRD Buleleng selanjutnya mengundang dinas terkait untuk menyempurnakan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan merumuskan masukan serta saran dalam menyempurnakan Ranperda terkait. 

Mangku Budiasa sekaligus menyampaikan beberapa pasal yang perlu diubah dan ditambah, seperti dalam hal yang bersifat lokal dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, tetapi belum secara eksplisit diatur dalam Undang-undang sekaligus Pemerintah.

“Selain itu, dalam aturan luasan rumah hendaknya dibuat klasifikasi antara rumah program pemerintah pusat seperti Rumah Subsidi dengan rumah mandiri dari pengembang. Dalam aturannya dibuat rumah tersebut minimal tanahnya seluas 10 x 10 (100) meter persegi untuk rumah komersil dan untuk rumah rumah subsidi mengikuti aturan pemerintah pusat, yaitu minimal 60 meter persegi,” papar Mangku Budiasa, didampingi anggota Pansus dan tim ahli DPRD, Jumat (15/7/2022).