Rapat evaluasi dilakukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng bersama pihak eksekutif, terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, mengenai pelaksanaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Senin (19/6/2023) di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Kabupaten Buleleng.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gede Suradnya, SH., usai memimpin rapat menilai masih perlu adanya komunikasi intens dengan pihak eksekutif terkait penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai terjemahan dari sebuah regulasi.

Hal terkait kedepannya agar tidak ada lagi catatan, khususnya terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD, yang disebabkan cara pandang dalam mencermati sebuah peraturan yang berbeda.

Lanjut Suradnya, dari catatan tersebut pihak DPRD Buleleng mendorong eksekutif agar segera melakukan langkah-langkah evaluasi sebagai bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD dalam hal pengawasan.

"Ke depan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) supaya bisa berjalan lebih baik lagi, terkait dengan pengentasan kemiskinan dan agar menjadi prioritas Pemkab Buleleng. Berikutnya, dengan piutang pada RSUD Buleleng agar disiapkan langkah-langkah penanganan yang baik dan jika memang memungkinkan agar dilakukan pemutihan, sehingga tidak menjadi beban dalam APBD," ucap Suradnya.

Mengenai mandatory spending atau belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Khususnya, pada penyusunan APBD di masing-masing fungsi atau urusan wajib dipenuhi.

"Tujuannya agar dapat meminimalisir potensi temuan pada program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD," tegas Suradnya. 

Untuk diketahui, rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD dan dihadiri anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng, Asisten III Setda Kabupaten Buleleng, beserta jajarannya. 012