Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung I Wayan Widiana menyindir keras Gubernur Bali I Wayan Koster yang dinilai tutup mata terhadap kerusakan infrastruktur di Nusa Penida. Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah berulang kali menyuarakan keluhan, tetapi hingga kini tidak ada respons maupun langkah nyata dari Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu perbaikan infrastruktur dasar.

Widiana mengatakan kondisi jalan yang rusak parah, minimnya fasilitas pendukung pariwisata, dan lambatnya penanganan keluhan warga menunjukkan bahwa Nusa Penida seolah diabaikan. Padahal, daerah ini menjadi salah satu penopang utama pariwisata Bali. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Klungkung, melalui popularitas Nusa Penida, berkontribusi sangat besar terhadap Pendapatan Hotel dan Restoran (PHR) di Kabupaten Badung. Banyak wisatawan datang ke Bali karena ingin berkunjung ke Nusa Penida, tetapi mereka menginap, makan, dan membelanjakan uangnya di Badung. “Artinya, Badung menikmati manfaat ekonominya, sementara Nusa Penida harus menanggung kerusakan infrastrukturnya sendiri,” ujar Widiana.

Karena itu, ia menilai Badung juga memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk ikut memperjuangkan perbaikan infrastruktur di Nusa Penida. Menurutnya, sudah seharusnya Klungkung menjadi prioritas terkait dana transfer dari Kabupaten Badung untuk memastikan destinasi yang menjadi wajah Bali ini mendapatkan perhatian yang layak.

Widiana menambahkan bahwa sikap pemerintah provinsi yang terkesan acuh ini bertentangan dengan semangat masyarakat Nusa Penida yang terus berusaha meningkatkan pariwisata dan mendukung pembangunan Bali. Ia mendesak Gubernur Koster menunjukkan keberpihakan nyata, bukan hanya bertindak represif terhadap proyek-proyek pariwisata di Nusa Penida tetapi mengabaikan infrastruktur yang rusak parah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus terlibat langsung dalam perbaikan infrastruktur secara menyeluruh di Nusa Penida, terutama akses jalan dan fasilitas keselamatan wisatawan. Pembangunan, menurutnya, harus dijalankan secara seimbang antara penegakan aturan dan kewajiban pemerintah menyediakan infrastruktur yang layak bagi masyarakat dan pelaku pariwisata.007