Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Klungkung, I Wayan Widiana, angkat bicara terkait kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, terhadap warga yang berbeda pilihan politik. Ia menyayangkan tindakan keberpihakan tersebut dan menegaskan bahwa kepala desa seharusnya bersikap netral sebagai pengayom seluruh lapisan masyarakat.

Widiana menyatakan bahwa praktik intimidasi dan diskriminasi pasca Pilkada adalah tindakan yang mencederai nilai demokrasi dan persatuan. Ia pun meminta agar kasus yang terjadi di Desa Baturiti mendapatkan tindakan tegas aparat terkait, agar kejadian serupa tidak terjadi di daerah lain, khususnya di Kabupaten Klungkung.

“Saya sangat menyayangkan jika ada kepala desa yang memihak dan melakukan intimidasi masyarakat. Kepala desa adalah pelayan masyarakat, bukan alat politik. Netralitas adalah hal mutlak yang harus dijaga,” tegas Widiana, Jumat (7/6).

Ia menekankan pentingnya rekonsiliasi dan persatuan setelah Pilkada serentak usai. Menurutnya, masyarakat harus kembali bergandengan tangan tanpa sekat pilihan politik demi membangun daerah secara bersama-sama.

“Pilkada sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu. Jangan sampai ada warga yang diperlakukan tidak adil hanya karena beda pilihan. Ini bahaya bagi kehidupan demokrasi kita,” tambahnya.

Widiana juga menyampaikan komitmennya untuk membela masyarakat yang mengalami tekanan politik di tingkat desa. Ia dengan tegas mengatakan akan "pasang badan" demi menegakkan hak-hak masyarakat.

“Kalau ada warga yang diperlakukan diskriminatif karena pilihan politiknya, saya akan berdiri paling depan. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran,” ujarnya. 007