Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Klungkung, I Wayan Baru, menyayangkan praktik politik yang dinilainya tidak sehat di Kabupaten Tabanan. Ia menyoroti penundaan bantuan dana ke sejumlah desa dan pura yang diduga dipicu oleh hasil Pilkada yang tidak menguntungkan salah satu pasangan calon.

Menurut informasi yang ia dapat, beberapa bantuan penting yang seharusnya segera direalisasikan justru digantung tanpa kejelasan. “ Saya dengar di Munduk Catu dan Munduk Kepuk, bantuan sekitar Rp400 juta tertunda. Di Pura Luhur, bantuan sebesar Rp300 juta juga dipending. Demikian pula di Baturiti Klod, bantuan Rp300 juta tidak cair. Ini semua karena suara calon wilayah-wilayah tersebut kalah karena hanya memperoleh 46 persen. Itulah politik,” ujar Wayan Baru, Senin (9/6).

Tak hanya soal anggaran, Wayan Baru juga mengkritisi keputusan yang mencoret Sekaa Gong Kebyar Wanita Tri Yowana Sandhi dari Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, sebagai duta Kabupaten Tabanan dalam Parade Gong Kebyar Wanita (GKW) di Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025. Padahal, sekaa gong tersebut telah meraih juara satu dalam seleksi tingkat kabupaten yang digelar pada November 2024 lalu.

“Ini sungguh melukai semangat anak-anak muda yang sudah berjuang dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Kalau memang aturan menyatakan juara satu otomatis mewakili kabupaten di PKB, lalu mengapa mereka dianulir? Ini bentuk ketidakadilan yang sangat mencederai dunia kesenian kita,” tegasnya.

Kisah pilu para remaja putri dari Sekaa Gong Kebyar Wanita Tri Yowana Sandhi yang harus mengubur mimpi tampil di ajang bergengsi PKB pun menuai simpati luas. Hal ini karena para penabuh sampai menangis histeris karena kecewa mendalam.

Wayan Baru menyerukan agar praktik semacam ini dihentikan. “Jangan korbankan masa depan dan semangat anak-anak kita demi kepentingan politik jangka pendek. Pemerintah daerah harus bersikap adil dan profesional, apalagi dalam urusan seni dan budaya yang menjadi jati diri Bali,” tandasnya.

Ia berharap ke depan, tidak ada lagi bentuk diskriminasi berbasis hasil politik yang bisa merugikan masyarakat, baik dalam bentuk bantuan infrastruktur maupun dalam kesempatan berprestasi di bidang budaya.007