Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Klungkung, I Wayan Baru, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan publik.

Menurut Wayan Baru, kehadiran perempuan dalam dunia politik bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif, melainkan sebagai bentuk keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

"Keterwakilan perempuan 30 persen merupakan langkah positif dalam memperkuat demokrasi. Perempuan memiliki kemampuan, pengalaman, dan perspektif yang sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan publik," ujar Wayan Baru, Kamis (4/6).

Ia sependapat dengan pandangan Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya, yang menegaskan bahwa pemenuhan kuota perempuan harus dibarengi dengan kaderisasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya memenuhi angka 30 persen, tetapi menyiapkan kader perempuan yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan kepemimpinan yang baik. 

Wayan Baru menilai perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, partai politik harus memberikan ruang yang luas bagi kader perempuan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam berbagai proses politik.

"Partai politik memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan kaderisasi sejak dini. Jangan sampai keterwakilan perempuan hanya menjadi formalitas menjelang pemilu. Yang lebih penting adalah menciptakan pemimpin perempuan yang siap memperjuangkan aspirasi masyarakat," katanya.

Menurutnya, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik akan memberikan warna dan perspektif yang lebih beragam dalam proses penyusunan kebijakan. Hal tersebut dinilai dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas.

Ia juga mengajak generasi muda perempuan di Klungkung untuk tidak ragu terjun ke dunia politik dan organisasi sebagai sarana belajar kepemimpinan serta pengabdian kepada masyarakat.

"Kami di Gerindra Klungkung terbuka bagi siapa saja, termasuk perempuan-perempuan muda yang ingin berkontribusi membangun daerah. Politik bukan hanya milik laki-laki, tetapi ruang bersama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra Bali De Gadjah menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertegas kewajiban partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Menurutnya, keterwakilan perempuan perlu terus diperkuat agar proses pengambilan kebijakan semakin inklusif, namun harus dibarengi dengan kaderisasi yang berkualitas dan berkelanjutan. 007