Oleh: Prof. Dr. IB Raka Suardana,SE.,M. (Guru Besar FEB Undiknas Denpasar)

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini tentang banyaknya uang pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di bank memunculkan perdebatan publik. Menkeu yang sedang mennadi idola masyarakat ini menyoroti bahwa penempatan dana yang cukup besar di perbankan daerah maupun nasional menunjukkan lemahnya peran belanja daerah dalam mendorong geliat ekonomi lokal. Banyak pihak kemudian menafsirkan bahwa uang itu “ditabung” begitu saja, bahkan ada yang mengira dana Pemda disimpan dalam bentuk deposito, sehingga menghasilkan bunga tetapi tidak memberi dampak langsung pada masyarakat. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Uang milik Pemda yang berada di bank sebagian besar disimpan dalam bentuk rekening giro, bukan deposito berjangka. Artinya, dana tersebut bersifat likuid dan siap digunakan kapan saja sesuai dengan jadwal realisasi kegiatan dan proyek daerah.

Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, penempatan dana di giro bank merupakan prosedur normal karena setiap transaksi pemerintah wajib melalui rekening kas daerah. Dana transfer dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), masuk terlebih dahulu ke rekening kas daerah sebelum dicairkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program. Namun pencairan itu tidak bisa sembarangan dilakukan. Ada tahapan administrasi, verifikasi dokumen, serta penyesuaian dengan jadwal pelaksanaan proyek yang menyebabkan dana tersebut tampak “mengendap” untuk sementara waktu.

Fenomena ini sering terjadi, terutama pada pertengahan tahun anggaran, ketika proses lelang, pengadaan barang dan jasa, atau revisi kegiatan masih berlangsung. Serapan anggaran pemerintah daerah umumnya meningkat drastis menjelang akhir tahun karena sebagian besar kegiatan fisik baru rampung di kuartal terakhir. Maka wajar bila saldo kas daerah di bank terlihat tinggi di bulan-bulan tertentu, meski bukan berarti dana itu sengaja dibiarkan tidak produktif. Justru, jika Pemda tergesa-gesa membelanjakan tanpa kesiapan administrasi, risiko pelanggaran dan temuan audit bisa muncul.

Namun demikian, pernyataan Menke Purbaya tersebut agar dapat pula dimaknai sebagai peringatan kepada pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran secara terukur dan efisien. Belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah motor penting penggerak ekonomi. Dana yang berputar di proyek infrastruktur, bantuan sosial, atau pemberdayaan UMKM dapat memperluas kesempatan kerja dan mendorong konsumsi masyarakat. Karena itu, percepatan belanja daerah bukan sekadar instruksi birokratis, melainkan kebutuhan ekonomi. Namun publik perlu memahami konteksnya secara utuh: uang Pemda di bank bukan deposito yang menguntungkan pemerintah daerah secara finansial, melainkan dana publik yang sedang menunggu giliran untuk digunakan sesuai aturan. Transparansi, perencanaan yang matang, dan disiplin anggaran menjadi kunci agar uang rakyat benar-benar bekerja untuk kesejahteraan daerah, bukan sekadar angka saldo di laporan kas pemerintah.