Oleh Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE.,MM. (Guru Besar FEB Undiknas Denpasar)

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Bali mencatatkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,68 triliun pada pertengahan tahun 2025. 

Capaian ini menjadi sinyal kuat atas keberhasilan manajemen fiskal daerah yang dijalankan secara disiplin, terukur, dan berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas oleh Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster. 

Padahal, pada awal tahun, postur APBD 2025 Bali dirancang dalam kondisi defisit dengan berbagai asumsi risiko makroekonomi, terutama ketidakpastian global, pemulihan ekonomi domestik pasca-pandemi, dan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi pendapatan daerah meningkat signifikan melebihi target, sementara belanja daerah dikendalikan secara selektif dan fokus pada program prioritas, sehingga menghasilkan koreksi fiskal yang positif menuju surplus.

Surplus ini mencerminkan kemampuan Gubernur Bali dalam menerjemahkan kebijakan fiskal ke dalam tindakan nyata melalui pendekatan perencanaan yang holistik dan pengendalian belanja berbasis hasil. 

Di sisi lain, efisiensi belanja dicapai dengan memangkas kegiatan yang tidak mendesak dan mengarahkan anggaran ke sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan penguatan desa adat. Dibandingkan tahun 2024, capaian ini menunjukkan lompatan fiskal yang signifikan. Pada pertengahan 2024, Bali berada dalam posisi defisit lebih dari Rp900 miliar akibat tekanan belanja yang tinggi dan belum stabilnya sektor pariwisata. Memasuki 2025, pemulihan ekonomi terjadi lebih cepat dari ekspektasi, didorong oleh tingginya permintaan wisatawan domestik dan mancanegara, serta keberhasilan program pemulihan ekonomi daerah yang dijalankan secara sistematis. Pemerintah juga berhasil meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, mempercepat penyerapan Dana Transfer dari pusat, dan menekan inefisiensi birokrasi yang selama ini menjadi beban fiskal.

Prestasi Gubernur Bali saat ini patut diapresiasi karena tidak hanya mampu menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga mendorong kinerja ekonomi daerah secara menyeluruh. Dalam konteks nasional, Bali menjadi salah satu provinsi dengan kinerja pengelolaan APBD terbaik berdasarkan indikator belanja daerah, capaian output pembangunan, serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. 

Gubernur berhasil menciptakan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan situasi. Penguatan digitalisasi sistem keuangan daerah, pengendalian belanja pegawai, dan optimalisasi pengadaan barang dan jasa berbasis e-catalog menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tersebut. Selain itu, pelibatan masyarakat sipil dan lembaga pengawasan turut memperkuat akuntabilitas publik terhadap penggunaan APBD.

Surplus anggaran ini memberi ruang fiskal yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tahan ekonomi Bali menghadapi tantangan struktural, seperti disparitas wilayah, ketergantungan pada pariwisata, dan kerentanan terhadap bencana. Pemerintah dapat mengalokasikan kelebihan anggaran ini untuk memperkuat cadangan kas, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, mendukung UMKM lokal, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis budaya, digital, dan energi terbarukan. Lebih jauh lagi, posisi fiskal yang sehat ini dapat meningkatkan daya tawar Bali dalam memperoleh dukungan pusat, serta menjadi basis bagi pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan.

Capaian surplus Rp2,68 triliun pada APBD di Bali 2025 adalah keberhasilan nyata dari kepemimpinan yang cermat, kolaboratif, dan visioner dalam mengelola keuangan daerah. Ini bukan hanya prestasi teknokratis, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan fiskal Bali menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan tangguh terhadap tantangan masa depan.*