Keterbatasan ruang fiskal kembali menjadi persoalan utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. APBD Klungkung Tahun 2026 dipastikan terserap untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki cukup anggaran untuk menangani kerusakan infrastruktur secara menyeluruh.

Kondisi ini mendorong Pemkab Klungkung bersama DPRD setempat menyepakati pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp 229,9 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Kedua DPRD Klungkung dan dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2025.

"Kita akan segera perbaiki jalan yang rusak di Nusa Penida termasuk pelebaran jalan dan pembuatan drainase melalui pinjaman ini," jelas Bupati Klungkung I Made Satria didampingi Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan APBD membuat pemerintah tidak dapat mengandalkan pendapatan reguler untuk memperbaiki seluruh kebutuhan infrastruktur, khususnya di sektor jalan, kawasan pariwisata, dan kesehatan. Karena itu, opsi pinjaman daerah menjadi langkah realistis untuk mempercepat pembangunan.

Menurut Satria, PT SMI dipilih karena menawarkan bunga jauh lebih ringan dibandingkan pinjaman perbankan komersial. Selain itu, skema pinjaman SMI memang dirancang untuk mendukung pembangunan daerah tanpa membebani fiskal terlalu berat.

Dana pinjaman ini rencananya dialokasikan untuk 18 program prioritas, termasuk peningkatan jalan-jalan strategis di Nusa Penida, penataan kawasan wisata, pembangunan Pasar Mentigi, rehabilitasi pelabuhan, serta pembangunan gedung pelayanan kesehatan seperti ruang rawat inap dan fasilitas penunjang RSUD Klungkung serta RS Gema Santi.

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom menegaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah administratif penting agar Pemkab Klungkung bisa mengajukan pinjaman resmi ke PT SMI. Ia berharap proyek-proyek yang selama ini tertunda akibat keterbatasan anggaran dapat mulai direalisasikan pada 2026.

Dengan pinjaman ini, Pemkab Klungkung menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat, khususnya kerusakan jalan dan minimnya fasilitas pendukung pariwisata.007