Lingkungan

Integrasi Lintas Kementerian Lewat Reforma Agraria, 21 Program Pemberdayaan di Desa Sumberklampok  

 Selasa, 21 Juni 2022 | Dibaca: 266 Pengunjung

Wabup Cok Ace bersama Kementerian terkait tiba di Desa Sumberklampok Kec. Gerokgak, Buleleng dalam sinergi penyerahan 21 program pemberdayaan hasil integrasi lintas Kementerian untuk Reforma Agraria, Selasa (21/6/2022).

www.mediabali.id, Buleleng. 

Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati mewakili Gubernur Bali Wayan Koster, memberi apresiasi dan rasa syukur pasca Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, menjadi percontohan dan penerima bantuan pemberdayaan atas hasil integrasi lintas Kementerian untuk Reforma Agraria. 

Melalui tindak lanjut dan sinergi atas arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 22 September tahun lalu, dan kini diberikan program berupa Penyerahan 21 Program Pemberdayaan Hasil Integrasi Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria di Desa Sumberklampok. 

Sejumlah komponen hadir, seperti Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Raja Juli Antoni, Wabup Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., serta lainnya. 

“Maka tahap pertama reforma agraria di Desa Sumberklampok telah berhasil menyelesaikan redistribusi aset, yakni pemberian hak atas tanah dan sekaligus pembagian sertifikat tanah kepada warga masyarakat Desa Sumberklampok secara gratis yang menjadi subyek reforma agraria, yaitu sejumlah 1.613 sertifikat hak milik untuk 912 KK,” ujar Wabup Cok Ace didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Selasa (21/6/2022) di Balai Desa Sumberklampok, Kec. Gerokgak, Buleleng. 

Diterangkan lebih lanjut, pasca tahap pertama tuntas diselesaikan, berikutnya akan dilanjutkan dengan redistribusi akses terhadap sumber daya perekonomian supaya warga masyarakat yang sudah memperoleh hak-haknya atas tanah. “Mereka agar dapat mengembangkan usaha produktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,” terangnya. 

Diketahui usai sebelumnya Gubernur Wayan Koster bersama Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali menuntaskan konflik agraria yang cukup panjang, yaitu selama 61 tahun atau berkonflik sejak tahun 1960 silam dan berhasil dituntaskan di masa pemerintahan Gubernur Koster dan Wabup Cok Ace, dengan mewujudkan redistribusi tanah seluas 458,7 hektar berupa penyerahan 1.613 sertifikat yang dilakukan dalam dua tahap, yakni 800 sertifikat pada 18 Mei 2021 dan 813 sertifikat pada 21 September 2021. 

Ditambahkan Wabup Cok Ace asal Puri Agung Ubud, agar warga masyarakat dan Perbekel Desa Sumberklampok mampu menjaga, mengelola, dan merawat reforma agraria dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini untuk mampu meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian setempat. “Sebab Desa Sumberklampok terpilih sebagai desa percontohan program pemberdayaan untuk reforma agraria, dan telah ditentukan sejumlah langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan melalui 21 program yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas Kementerian,” tambahnya.

Lanjutnya, adapun 21 program dimaksud meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali KKP adalah 4 kegiatan dari Kementerian Koperasi UKM, 5 kegiatan Kementerian Pertanian, 1 kegiatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga pemetaan sosial oleh Kementerian ATR/ BPN dengan wujud dari pelaksanaan program berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan. 

“Beberapa diantaranya juga ada 100 ekor sapi Bali, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, dan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro,” paparnya. 

Hal penting turut disampaikan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bahwa Desa Sumberklampok memperoleh prioritas untuk ditentukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Sumberklampok. Maka akhirnya disepakati 21 program dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas kementerian. 

“Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja, namun dapat juga disalurkan bantuan-bantuan berupa modal, bibit, pupuk, pelatihan agar tanah yang digarap oleh penerima manfaat reforma agraria dapat lebih produktif dan memberikan hasil untuk membantu memberikan hasil bagi kehidupan masyarakat setempat. Jadi setelah dipetakan, program pemberdayaan reforma agraria ini dan semua yang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh warga itu dana bantuannya mencapai sebesar Rp 10 Miliar,” tegas Moeldoko. 

Pihaknya menerangkan reforma agraria merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Ir. Joko Widodo sejak Tahun 2015 hingga saat ini. “Bahkan, sebanyak 28 juta sertifikat telah diserahkan Presiden melalui Kementerian ATR BPN di seluruh provinsi,” terangnya. 

Saat ini, dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria di lokasi prioritas Desa Sumberklampok dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Buleleng Tahun 2022 juga telah hadir sebanyak 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 4,63 miliar, yaitu: a) Pemberdayaan masyarakat Desa Sumberklampok sebanyak 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 371,36 Juta, antara lain; Pelatihan budidaya rumput laut dan lobster untuk 30 orang, 1 unit bantuan budidaya ikan bioflok, 1 paket pakan benih dan bahan pendukung bioflok, Pelatihan budidaya bioflok untuk 10 orang, Operasional 1 penyuluh kepada 4 kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan, Pendidikan vokasi DIII Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana hingga lulus untuk 1 orang, Distribusi kartu kusuka kepada 46 orang, dan Bantuan benih ikan kakap putih berjumlah 11.500 ekor. 

Selanjutnya, b) Kementerian Kelautan dan Perikanan turut memberikan kegiatan dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Buleleng sebanyak 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 4,25 miliar, antara lain; Operasional 14 penyuluh untuk membina 274 kelompok pelaku utama KP, Pelatihan Masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 100 orang, Pendidikan vokasi DIV Politeknik AUP dan D III Poltek Kelautan dan Perikanan Jembrana hingga lulus untuk 36 orang, 1 paket Sarpras wisata bahari, Permodalan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan kepada 3 unit usaha kelautan dan perikanan, 1 unit Sarana peralatan pengolahan non pangan (kerajinan kekerangan), 1 paket bantuan budidaya ikan bioflok, dan bantuan bibit rumput laut sebanyak 5 ton. 012


TAGS :


Terpopuler